Kotabumi Pada Suatu Jumat Hari 11 Desember 2015

#ATRBPNhadir #SemangatMelayani

kab-lampungutara.bpn.go.id

Peninjauan Lapang & Sidang Panitia C

WUJUDKAN#hakatastanah DAN#keadilanruanghidup

Kotabumi, 8 Desember 2015. Panitia C meninjau lokasi tanah terindikasi terlantar HGU PT Nakau di Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Peninjauan lapang dilanjutkan Sidang Panitia C dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung (Iing Sarkim) bersama Kabid P3M (Marzuki) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (Patrick A A Ekel), Sekda Kab Lampura dan dinas  provinsi dan daerah terkait sebagai anggota. Melihat kemajuan yang dicapai perusahaan dalam mengelola kebun yang kini sudah 98% penggunaannya dan adanya peningkatan kelas/klasifikasi kebun dipadu dengan sepanjang mata memandang nampak sawit-sawit tumbuh rimbun bergairah...semoga menggapai harapan WUJUDKAN#hakatastanah DAN#keadilanruanghidup. (ptr.)

www kab-lampungutara.bpn.go.id

Penyerahan Satyalencana Karya Satya

AMANAT PEMBINA APEL

PADA APEL PAGI, SENIN 9 NOPEMBER 2015

Yang saya hormati,

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bpk. Suhardi;

Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan, Bpk. Hi. Santosa, SH., MH.;

Kepala Seksi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah, Bpk. Hi. Hasyim Alamsyah, SH.;

Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Bpk. Rustam, SH., MH.;

Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, Bpk. Muslim Suryadi, S.Si.T.;

Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Ibu Lestiwati, SH.;

Para Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi;

Para Pejabat Fungsional;

Karyawan/wati Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara;

Segenap Peserta Apel yang saya Cintai dan Banggakan.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;

Selamat Pagi dan Salam Sejahterah bagi kita sekalian.

Tabik puuun….

Puji  dan  syukur  kita  ucapkan  ke  hadirat  Allah  SWT, Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang      melimpahkan rahmat  dan karunia-Nya,  sehingga  kita  dapat  hadir  pada Apel pagi ini.

Apel kali ini, diadakan dalam suasana yang khusus karena dirangkaikan dengan  penyerahan Tanda Kehormatan  Satyalencana  Karya  Satya  bagi  sebanyak  7 orang  Pegawai Negeri Sipil (PNS) di  lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara  dan sekaligus juga puncak acara Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang (HANTARU) yang secara Nasional telah dilaksanakan di Kantor Kementerian ATR/BPN.

Hadirin Sekalian yang saya Muliakan,

Penganugerahan  Satyalencana  Karya  Satya  dilingkungan instansi kita sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan  berkenaan  Hari Agraria Nasional dan Peringatan UUPA, 24 September,   namun pada tahun ini bertepatan dengan hari Raya Idul Adha serta pelaksanaan kegiatan HANTARU yang berlangsung sejak 27 September s.d. 8 November, maka Piagam Penghargaan dan Satyalencana Karya Satya tersebut telah diserahkan ke masing-masing satuan kerja untuk dibagikan. Kiranya pada tempatnyalah kami menggunakan kegiatan Apel yang rutin kita laksanakan setiap Hari Senin dan  kali ini secara khusus untuk menyampaikan tanda penghargaan tersebut.kepada  7 orang  PNS Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara.

Hadirin yang  saya  Hormati,

Para Penerima Satyalencana Karya Satya yang Berbahagia,

Satyalencana  Karya  Satya  adalah  merupakan  tanda  kehormatan  dari  negara  yang  dianugerahkan  kepada saudara-saudara  oleh  Presiden  Republik  Indonesia,  tidak saja  karena  kedudukan  Presiden  selaku  pemegang  kebijakan manajemen  PNS,  namun  juga  sebagai  Kepala Negara. Tanda  kehormatan  yang  dianugerahkan  kepada Saudara  ini  adalah  juga  implementasi  dari  amanat    pasal 15  Undang-Undang  Dasar  1945,  sehingga  penyampaiannya  pun  dilakukan  pada  hari-hari  besar  Nasional,  termasuk dalam  rangkaian  kita  memperingati  Hari Agraria Nasional yang sekarang digabung dengan Tata Ruang menjadi HANTARU,  maka  sepatutnya  tanda  kehormatan yang  Saudara  terima  ini  adalah  merupakan  kebanggaan bagi  Saudara  selaku  PNS,  sehingga  seterusnya  dapat menambah  kapasitas  atau  kemampuan  dalam  menjalankan  tugas  melayani  masyarakat  secara  profesional, jujur,  adil dan  merata,  serta  menjadi  suri  teladan  bagi  PNS lainnya. Dalam  kaitan  ini,  atas  nama  institusi Kementerian ATR/BPN,  saya  mengucapkan  selamat  dan  terima kasih  serta  penghargaan  yang  setinggi-tingginya  atas  jasa dan  pengabdian  Saudara  semua. 

Saya  harapkan  pula, agar  prestasi  dan  pengabdian  Saudara  terus  ditingkatkan, sehingga  kinerja  institusi Kementerian ATR/BPN RI  dan  khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara berkembang  baik  dan  maju.

Hadirin yang  Saya  Hormati,

Peserta Apel yang berbahagia,

Selanjutnya, berkenaan dengan kegiatan HANTARU Tahun 2015  perlu  saya  informasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.      Kegiatan HANTARU 2015 telah berlangsung sejak tanggal 27 September s.d. 8 Nopember.  Nuansa pelaksanaan kegiatan tersebut, memadukan Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang, dimana peringatan Hari Agraria Nasional tanggal 24 September, dan Tata Ruang tanggal 8 Nopember disatukan menjadi Bulan Bhakti institusi kita Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang berlangsung pada 2 titik tanggal peringatan diundangkannya UUPA dan UU Penataan Ruang;

2.      Kegiatan HANTARU diawali dengan peluncuran modul HANTARU, dilanjutkan dengan jalan sehat, pemotongan tumpeng dan mengikuti pengarahan serta teleconference wawancara jarak jauh Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dengan beberapa Kanwil melalui media televisi sebagaimana telah kita laksanakan dan saksikan bersama seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN Propinsi Lampung bertempat di Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung;

3.      Selanjutnya, telah dilaksanakan juga bhakti sosial; dan untuk memeriahkan suasana perayaan serta untuk menjalin keakraban, beberapa pertandingan olah raga dan kesenian telah digelar pada  bulan Oktober yang lalu dimana Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung mendapatkan penghargan juara harapan II untuk tarian senam;

4.      Pada tanggal 6,7 dan 8  November kemarin puncak acara ditutup dengan Seminar dan Pameran.

Segenap jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung telah melaksanakan seluruh rangkaian acara tersebut baik yang dilaksanakan di Kantor Pusat maupun di daerah. Kantor kitapun telah turut berpartisipasi dan berkontribusi untuk pelaksanaan rangkaian kegiatan tersebut. Untuk semuanya itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada kita semuanya.

Pada kesempatan ini juga, secara khusus saya ingin menyampaikan penghargaan kepada kita semua yang telah melaksanakan berbagai upaya untuk peningkatan pelayanan pertanahan melalui program 70-70 HUT Kemerdekaan RI ke-70. Percepatan pelayanan terus kita tingkatkan dan masyarakat semakin merasakan manfaatnya, dan telah  mengapresiasi program 7 Jam untuk 3 jenis lanyanan pertanahan yang kita jalankan yakni pengecekan, roya dan pelayanan peningkatan hak.

Mari kita tingkatkan terus kinerja pelayanan kita dengan tetap disiplin, gunakan mesin presensi yang telah terpasang, “Disiplin membiasakan kita, kebiasaan membisakan kita dan kebisaan mensukseskan kita”. Bersama kita bisa, bekerja bersama untuk hasil yang lebih baik “beguai jejamo, wawai”; mari kita mulai dari hal-hal yang kecil tersebut yakni disipilin kehadiran kita di kantor, menggunakan mesin presensi yang terpasang dan program 7 jam pelayanan tersebut, “setia pada hal-hal kecil, menjadi jaminan akan setia pada hal-hal yang besar”.

Demikian  amanat yang  dapat  saya  sampaikan,  sekali lagi  saya  ucapkan  selamat  dan  sukses  kepada  Saudara-saudara    para  penerima  Satyalancana  Karya  Satya  dan  kepada segenap jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara saya ucapkan terimakasih atas segenap pengabdian yang diberikan dengan tulus dan ikhlas.  Semoga  Allah  SWT,  Tuhan  Yang  Maha  Esa  memberikan  keberkahan-Nya  dan  senantiasa  membimbing  dan memberikan  petunjuk-Nya,  untuk    kita  menuju  ke  arah  yang lebih baik.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Lampung Utara

Patrick Adlay A. Ekel, A.Ptnh., M.Si.

Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang (HANTARU)

Bandar Lampung, 27 September. Bertempat di Kanwil BPN Provinsi Lampung segenap jajaran BPN Provinsi Lampung memperingati dan merayakan HANTARU tahun 2015. Rangkaian acara yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 8 November 2015, diawaii dengan Peluncuran Modul HANTARU, jalan sehat dan mendengarkan Sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN serta teleconference melalui siaran langsung media televisi.(ptr.)

"Tanah untuk Ruang Hidup yang Memakmurkan & Menentramkan"

kab-lampungutara.bpn.go.id 

WUJUDKAN#hakatastanahDAN#keadilanruanghidup#

SIKAM KHATONG ...............................................
Sejak 12 Agustus 2014

setahun sudah memimpin Kantah Kab. Lampura Kotabumi

Mediasi berbuah manis dengan kesepakatan Damai

Masyarakat Desa Gedung Jaya (Gedung Nyapah)

Setelah 40 tahun Bertikai

Layanan 70-70 Kantah Lampung Utara

Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Madukoro vs Prokimal

BEGUAI JEJAMO WAWAI

(Bekerja Bersama Lebih Baik)

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI

Bandar Lampung, 4 Agustus 2015. Bertempat di Hotel Novotel Bandar Lampung, Komisi II DPR RI yang dipimpin Rambe Kamarusaman dan didampingi HM Najib Taufieq diterima jajaran Kanwil BPN Provinsi Lampung dalam rangka kunjungan kerja membahas masalah pertanahan di Provinsi Lampung. Salah satu permasalahan yang mendapat perhatian anggota Komisi II DPR RI menyangkut perkembangan penyelesaian sengketa tanah masyarakat Desa Madukoro dengan pihak Prokimal Lampung. (ptr.) kab-lampungutara.bpn.go.id

  

Penjelasan Kakantah Lampura terkait Sengketa Tanah Desa Madukoro

Koordinasi Penyelesaian Masalah Tanah dengan Ka Kimal Lampung

Sambutan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara pada Acara
RAPAT KOORDINASI ANTARA PROKIMAL DAN KANTOR PERTANAHAN
SEHUBUNGAN DENGAN
SENGKETA LAHAN KIMAL TERKAIT 87 BIDANG SERTIPIKAT DI DESA MADUKORO KECAMATAN KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG
Kotabumi, 19 Maret 2015


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat, Kepala Kimal Lampung ( Bpk. Letkol Marinir Junaidi, S.Pd.) beserta jajarannya;
Yang terhormat Kepala Bidang PPSKP Kanwil BPN Provinsi Lampung (Bpk. A. Aminullah, SH, MH.);
Yang saya hormati, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi SKP, Kepala Seksi SPP dan Kepala Seksi HTPT;
Kepala Sub Seksi Sengketa dan Kepala Subseksi Pengukuran Bidang Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara yang saya hormati dan banggakan;
Mengawali Rapat Koordinasi kita, perkenankan saya memperkenalkan rekan-rekan kerja saya yang hadir dalam rapat koordinasi ini kepada Bpk. Ka Kimal kita yang baru; mulai dari Ibu Kepala Seksi SKP (Lestiawati, SH), Kasubag TU (pak Suhardi), Kepala Seksi SPP (pak Ir. Santoso, SH, MH), Kepala Seksi HTPT (Hasyim Alamsyah, SH;
Kepala Sub Seksi Sengketa (pak Marshal Amer) dan Kepala Sub Seksi Pengukuran Bidang (pak Ridho Ali Gunarsa, S.SiT).
Terimakasih Ibu dan bapak-bapak, khususnya pak Kabid PPSKP dan pak Ka Kimal yang telah hadir memenuhi undangan kami.
Satu pantun pembuka, "Kotabumi kota kenangan, selamat datang di Kantor Pertanahan".
Ibu/Bpk peserta Rapat yang saya muliakan,
Marilah  pada kesempatan yang baik dan Insya Allah penuh berkah  ini kita sama-sama kembali memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan ridho-Nya     kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk menunaikan tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara khususnya masyarakat Kabupaten Lampung Utara yang kita cintai.
Alhamdulilah, pada hari ini Kamis 19 Maret 2015 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, kembali kita masih mendapatkan kesempatan untuk mengadakan koordinasi dengan pihak     Prokimal, sehubungan dengan sengketa lahan Kimal terkait penyelesaian 55 bidang  sertipikat (sisa) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara sesuai Berita Acara hasil Mediasi oleh Komnas HAM tanggal 29 Agustus 2014.
Bapak Kepala Bidang PPSKP Kanwil BPN Provinsi Lampung dan Bpk Ka Kimal Lampung yang saya hormati, ada beberapa hal yang dapat kami laporkan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi ini adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 09 Maret 2015 yang lalu saya dengan Ka Kimal telah melaksanakan koordinasi yang ditindaklanjuti Ka Kimal dengan Surat Ka Kimal No. B/33/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Penyelesaian 55 Bidang Sertipikat di Desa Madukoro Kec. Kotabumi Utara;
2. Data Peta Situasi dan hasil overlay 87 bidang sertipikat khususnya 55 bidang sertipikat  (sisa) yang belum diserahkan ke masyarakat telah kami serahkan  sesuai permintaan Surat Ka Kimal tersebut untuk dikaji lebih lanjut serta dimusyawarahkan secara penuh kekeluargaan dengan masyarakat;
3. Telah kami sampaikan juga bahwa perkembangan penyelesaian sengketa tersebut pada akhir tahun 2014 telah kami laporkan ke Kanwil BPN Provinsi Lampung dan oleh Kanwil BPN Provinsi Lampung telah diteruskan ke BPN Pusat sesuai permintaan pihak Kimal waktu itu untuk mendapatkan petunjuk pimpinan di BPN Pusat dan Kepala Staf AL;
4. Telah kami informasikan juga bahwa sedianya tanggal 24 Pebruari yang lalu tentatif sudah dijadwalkan untuk ekspose/gelar di Kementerian ATR/BPN, namun masih menunggu undangan pelaksanaannya;

Bapak Kabid PPSKP dan Bapak Ka Kimal serta Ibu/Bpk peserta Rapat yang saya hormati,
Demikian beberapa hal sebagai pengantar Rapat Koordinasi ini, selanjutnya  akan kita dengarkan terlebih dahulu perkembangan kajian dan musyawarah pihak yang bersengketa khususnya dari pihak Kimal

Wabillahitaufiq wal hidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Utara,


Patrick Adlya A. Ekel, A.Ptnh., M.Si.

Bersama Mengatasi SKP Pertanahan, Wujudkan Harmoni Sosial

Sambutan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara pada Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kantor Pertanahan dengan Kejaksanaan Negeri
Kabupaten Lampung Utara
Kotabumi, 5 Maret 2015

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat, Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara (Ibu Lila Agustina, SH. MH);
Bpk. Kepala Bidang PPSKP Kanwil BPN Provinsi Lampung;
Yang saya hormati, Kepala Tata Usaha dan Para Kepala Seksi di lingkungan Kejari Lampung Utara;
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Seksi di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara;
Para pejabat fungsional Jaksa

Hadirin yang saya muliakan,
Marilah  pada kesempatan yang baik dan Insya Allah penuh berkah ini kita sama-sama kembali memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan ridho-Nya kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara khususnya masyarakat Kabupaten Lampung Utara yang kita cintai.
Alhamdulilah, pada hari ini bertempat di Kejaksanaan Negeri Lampung Utara kita sama-sama akan melaksanakan dan menyaksikan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) atau Nota Kesepahaman antara Kantor Pertanahan dan Kejaksaan Negeri Lampung Utara. MoU yang ditandatangani pada hari ini Kamis 5 Maret 2015 memiliki makna penting bagi kami dalam rangka melakukan salah satu tugas pokok Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) yakni pengelolaan, pengkajian dan penanganan kasus agraria/pertanahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 jo. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin sharring/berbagi pelaksanaan salah satu tupoksi BPN Penanganan, Pengkajian Sengketa, Konflik dan Perkara pertanahan ini, yang kalau di Pusat dilaksakan oleh Deputi Penanganan dan Pengkajian Sengketa Konflik dan Perkara Pengkajian (PPSKP), di daerah oleh Kabid PPSKP Kanwi BPN Provinsi, dan Kasi SKP Kantor Pertanahan Kab/Kota. Kemarin sewaktu kami diundang Bpk Kakanwil untuk menghadiri pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Kanwil, saya melaporkan rencana kegiatan kita hari ini dan pak Kabid PPSKP (Pak A. Aminulla, SH MH)  berkenan untuk menghadiri acara ini.
Mohon ijin Ibu Kepala Kejari, saya ambil waktu sedikit untuk memperkenalkan kembali pejabat struktural eselon IV  Kantor Pertanahan Kab Lampung Utara yang turut hadir, terlebih dahulu Kepala Seksi SKP Kantah Kabupten Lampung Utara (didahulukan karena selain acara ini menyangkut bidang tugas beliau, juga karena dijabat oleh seorang ibu, Ibu Listiyawati, SH. Selain Kasi SKP, bersama dengan kami hadir Kasubag TU (Suhardi), Kasi SPP (Ir. Santoso, SH, MH), Kasi HTPT (Hasyim Alamsyah, SH), Kasi P3 (Rustam, SH MH), dan Kasi P3M (Muslim, A.Ptnh.). Katanya kalau tak kenal maka tak saya, maka dengan semakin dikenal akan semakin disayang dan dicinta.

Ibu Kepala Kejari yang saya hormati, Hadirin yang kami cintai dan banggakan,

Pengelolaan, pengkajian dan penanganan kasus pertanahan merupakan salah satu kegiatan dalam program strategis Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, kasus pertanahan adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.
Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat. Sedangkan perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di Kementerian ATR/BPN.
Selanjutnya dapat saya sampaikan bahwa adapun jenis'-jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Kementerian ATR/BPN, secara garis besar dikelompokkan menjadi 10 tipologi sebagai berikut:

1. Penguasaan tanah tanpa hak
2. Sengketa batas
3. Sengketa waris
4. Jual berkali-kali
5. Sertipikat ganda
6. Sertipikat pengganti
7. Akta Jual Beli Palsu
8. Kekeliruan penunjukan batas
9. Tumpang tindih batas kepemilikan tanah; dan
10. Putusan pengadilan.

Kasus pertanahan yang terdapat dalam basis data Kementerian ATR/BPN merupakan baik kasus-kasus lama maupun kasus-kasus baru yang timbul sebagai implikasi kasus-kasus lama. Setelah dilakukan identifikasi terhadap kasus-kasus tersebut, diperoleh informasi bahwa tipologi kasus-kasus tersebut tidak dapat dilakukan generalisasi dalam melakukan upaya penanganan kasusnya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya penyelesaiannya dikategorikan dalam 5 kriteria penyelesaian berdasarkan Per Ka BPN No 3 Thn 2011 tsb. sbb.:

1. K1: penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan dan pemberitahuan kepada semua pihak yang bersengketa.
2. K2: penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertipikat hak atas tanah, pencatatan dalam buku tanah atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
3. K3: Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh Kementerian ATR/BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain disetujui oleh pihak yang bersengketa.
4. K4: Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan.
5. K5: Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan Kementerian ATR/BPN dan dipersilakan untuk diselesaikan melalui instansi lain.

Lebih lanjut, bagaimana solusi penyelesaian kasus pertanahan di BPN?
Secara ringkas dapat saya sampaikan bahwa terhadap suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Kementerian ATR/BPN, solusi penyelesaiannya berdasarkan petunjuk teknis dan pelaksanaan serta SOP dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Pelayanan pengaduan dan Informasi Kasus
    Pengaduan disampaikan melalui Loket pengaduan.
    Dilakukan Register terhadap pengaduan yang diterima; dan
    Untuk Penyampaian informasi, digolongkan menjadi:
        Informasi Rahasia: Perlu ijin Menteri ATR/Kepala BPN atau Pejabat
        yang ditunjuk.
        Informasi Terbatas: Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
        Informasi Terbuka untuk umum: Diberikan pada pihak yang
        membutuhkan.
2. Pengkajian Kasus
    Pengkajian dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab.
    Menganalisis data yang ada.
    Menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus.
3. Penanganan Kasus
    Penanganan suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan     dan ditangani oleh       Kementerian ATR/BPN dilakukan dengan tahapan:
Pengolahan data pengaduan, penelitian lapangan/koordinasi/ investigasi.
Penyelenggaraan gelar kasus/penyiapan berita acara.
Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/ surat keputusan.
Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus.
Untuk suatu kasus pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilaksanakan pembentukan Tim Penanganan Kasus potensi konflik strategis.
4. Penyelesaian Kasus
Penyelesaian suatu kasus pertanahan dikelompokkan menjadi 2 yaitu :
Penyelesaian melalui jalur hukum/pengadilan/litigasi; dan
Penyelesaian non litigasi atau melalui proses mediasi sebagai alternative dispute resolution (ADR). Dalam penyelesaian kasus, kami berupaya mendorong ke mediasi sebagai "win-win" solution.

Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang saya hormati dan Hadirin yang saya muliakan,

Sebagai sebuah program prioritas, penyelesaian kasus-kasus pertanahan senantiasa menjadi perhatian seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN baik di tingkat Pusat, Kantor Wilayah Propinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Khusus untuk Kabupaten Lampung Utara dapat kami laporkan bahwa kasus dan permasalahan pertanahan yang ada sampai saat ini sebagai berikut:
1. Sisa kasus dari tahun 2014 ada 1 yakni sengketa pemilikan di Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Surakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan belum lama ini telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pencabutan tuntutan dari pihak Penggugat; dan
2. Pada awal tahun 2015 ini ada 1 kasus sengketa waris  dan alhamdulillah  beberapa hari lalu telah berhasil diselesaikan melalui mediasi.
Permasalahan tanah lainnya yakni terkait 87 bidang sertipikat tanah masyarakat Desa Madukoro di areal Kimal yang telah dimediasi oleh Komnas HAM dan dari 87 bidang, 32 bidang telah kami serahkan sertipikatnya kepada masyarakat melalui Pemkab Lampung Utara dan masih tersisa 55 bidang yang belum ada kesepakatan; dan pada akhir tahun 2014 lalu kami telah melaporkannya ke Kementerian ATR/BPN melalui Kanwil BPN Propinsi Lampung.

Alhamdulilah, dengan adanya MoU ini, kami menyambut baik dan berterimakasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang siap memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sejalan dengan salah satu tupoksi BPN di bidang PPSKP sebagaimana telah saya jabarkan tadi, dan seirama dengan salah satu sasaran strategis Kementerian ATR/BPN yang menyatakan bahwa pertanahan diharapkan berkontribusi secara nyata untuk mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air serta melakukan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari. Ini merupakan tugas dan tanggungjawab kita bersama segenap komponen bangsa dan negara.
Sekali lagi kami hatur banyak-banyak terimakasih kepada Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara beserta seluruh jajarannya atas terselenggaranya acara penandatanganan MoU ini. Semoga Allah SWT/Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Rahmat dan KaruniaNYA kepada kita sekalian, sehingga kita dapat memberikan yang terbaik bagi kepentingan Bangsa dan Negara tercinta khususnya masyarakat Lampung Utara yang sama-sama kita cintai, Amin.

Wabillahitaufiq wal hidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Utara,

Patrick Adlya A. Ekel, A.Ptnh., M.Si.

Salah satu Syarat Pengurusan Sertipikat Tanah Hilang

Sosialisasi Bersama Kantor Pertanahan, Polres & Kejari Kotabumi

SAMBUTAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PADA ACARA SOSIALISASI PROGRAM NASIONAL AGRARIA TAHUN 2015
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kotabumi, Kamis 26 Pebruari 2015


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Yang Saya hormati Bapak Kepala Kepolisian Resort Lampung Utara;
Ibu Kepala Kejaksanaan Negeri Lampung Utara
Kasubag Tata Usaha serta Para Kepala Seksi
Bapak-bapak Camat
Ibu/Bapak Kepala Desa serta Bpk-bpk Ketua Pokmas yang saya hormati; Para Kepala Urusan, dan Kepala Sub Seksi Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara

Hadirin yang saya muliakan

Tabik puuun....

Marilah  pada kesempatan yang baik dan Insya Allah penuh berkah ini kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan ridho-Nya kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara khususnya masyarakat Kabupaten Lampung Utara yang sama-sama kita cintai.
Mengawali sambutan ini, izinkan Saya terlebih dahulu mengucapkan Selamat Datang dan Terima Kasih kepada Ibu/Bapak yang telah memenuhi undangan kami sehingga dapat terselenggaranya Acara Sosialisasi Kegiatan Legalisasi Aset melalui Program Nasional Agraria (Prona) Tahun 2015.
Kita juga bersyukur Bapak-bapak dari Polres dan Kejari Lampung Utara telah berkenan hadir bersama kita disini sebagai Tim Penyuluh bersama dengan kami.

Ibu/Bpk. dan hadirin yang saya muliakan,
Sebelum penyampaian materi Sosialisiasi Prona Lampung Utara Tahun 2015 ini, satu bait saja pantun sebagai pembuka: "Kotabumi, kota kenangan, tugu payan sebagai simbolnya; tak kenal maka tak sayang, semakin dikenal semakin dicinta dan disayang". Tadi sudah disampaikan nama saya, itu nama panjangnya, singkatnya cukup Patrick, dan dari nama, jelas bahwa  saya ini  orang Lampung, orang Lampung kelahiran Manado.  Keluarga (isteri dan anak-anak) tinggal  di Yogyakarta; selama ±29 tahun masa dinas saya,  ±22 tahun bertugas di Yogyakarta tugas belajar dan sebagai tenaga pengajar di STPN Yogyakarta. Sebelum mutasi ke Propinsi Lampung, selama ±3 tahun sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Kanwil BPN Sulawesi Utara dan sekarang Saya sudah 7 bulan menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten  Lampung Utara.
Bersama teman-teman BPN Lampung Utara, kami terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan karena sebagai orang beriman kita ingin selalu menjadi orang-orang yang beruntung dan bermanfaat/barokah bagi banyak orang, Insya Allah, Amin. Demikian pula harapan kami dalam pelaksanaan kegiatan PRONA Tahun 2015 di Lampung Utara ini. Dengan pelaksanaan sosialisasi seperti ini merupakan suatu awal yang baik dan diharapkan nantinya pelaksanaannya di lapangan  akan menjadi lebih baik dan meningkat karena kalau sama saja dengan tahun sebelumnya (tidak ada peningkatan) rugi, apalagi kalau lebih jelek maka celakalah kita.
Ada 5 hal yang ingin saya tekankan dalam pertemuan ini, dan kita harapkan pada akhir acara dengan adanya masukan-masukan dari Bapak-bapak sebagai narasumber serta peserta sosialisasi (Bapak-bapak Camat, Kepala Desa dan Ketua Pokmas) dapat menjadi kesepakatan/pedoman bersama kita untuk mensukseskan pelaksanaan Program Nasional Agraria (PRONA) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 ini.
Dasar pelaksanaan Kegiatan Prona Tahun 2015 sebagai berikut:
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor 30/KEP.18.200/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Penunjukan Kecamatan Lokasi Kegiatan Sertipikasi Tanah Kategori IV (PRONA) di Kabupaten Lampung Utara dengan Target 3.000 bidang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan.
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomor 63/300.18.03/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Penetapan Lokasi Desa Kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 dengan target 3.000 bidang yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan dan 20 (dua puluh) desa.
Pelaksanaan kegiatan berdasarkan petunjuk teknis dan pelaksanaan serta ketentuan peraturan-perundangan (nanti secara teknis akan disampaikan oleh Kepala Seksi SPP dan Kepala Seksi HTPT);
Berkas yang diproses mencakup Subyek, Obyek dan Bukti (SOB) menyangkut surat-menyurat dan alas haknya harus sudah lengkap dan benar serta patok tanda batas     telah terpasang dan mendapatkan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan;
Berkas yang sudah lengkap serta patok tanda batas yang telah terpasang untuk didaftarkan dan diproses sertipikatnya, biayanya gratis karena telah disubsidi oleh Pemerintah melalui APBN (DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015);  jadi biaya pengukuran dan pendaftaran tanahnya sekali lagi gratis. Bahkan kegiatan sosialisasi/penyuluhan, petugas kami turun ke lapangan untuk pelaksanaan pengukuran (akomodasinya) serta petugas pengumpulan data yuridis yang mengumpul data turun ke lapangan  demikian juga Panitia A sudah dibebankan pada APBN/DIPA Tahun 2015;
Kalau ada biaya yang timbul dalam pengurusan surat-menyurat dan alas hak serta kelengkapan  lainnya meterai dan  pengadaan patok sepenuhnya menjadi kewajiban peserta/pemohon dan tentunya dengan dibantu pemerintah desa setempat.
Hal-hal tersebut bukan sesuatu yang baru, tapi selalu ada saja terjadi permasalahan karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya yakin dengan semangat baru "semangat untuk melakukan apa yang terbaik dan dipikirkan serta dirasakan masyarakat" insya Allah Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun 2015 ini menjadi  lebih baik dan sukses.
Saya tutup sambutan ini dengan pantun penutup: “Jalan-jalan ke Kotabumi, mampir makan Pindang Baung; Sambutan saya cukup sekian, akan disambung narasumber lainnya”. Terimakasih nayo.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Utara

Patrick Adlay A. Ekel, A.Ptnh. M.Si.

Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah PRODA Kabupaten Lampung Utara

LAPORAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PADA

ACARA PENYERAHAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH

KEGIATAN LEGALISASI ASET RUTIN MASSAL (PRODA) DAN SERTIPIKAT TANAH

INSTANSI (ASET) PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG UTARA

KOTABUMI, 22 JANUARI 2015

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Tabikpuuun………….. ya puuun…..

Yang Terhormat Bupati Lampung Utara, Bapak H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP, M.H.;
Yang Terhormat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Bapak Iing Sarkim, SH, MM;
Yang saya hormati Sekretaris Daerah;
Para Staf Ahli dan Tenaga Ahli Bupati;
Para Asisten;
Para Pimpinan Satker Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Kabupaten Lampung Utara;
Kepala BPKA (Badan Pengelola Keuangan dan Aset);
Kepala Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Bidang di lingkungan Kantor Kementerian Agraria dan Tataruang/BPN Provinsi Lampung;
Para Camat dan Lurah;
Segenap pejabat struktural Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara;
Para Undangan dan Seluruh Calon Penerima Sertipikat Tanah yang berbahagia.

Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan YME pada pagi ini setelah menunggu cukup lama Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk bisa menyelesaikan kegiatan legalisasi aset masyarakat dan aset pemerintah daerah yang dibiayai dengan APBD. Perkenankan saya menyitir/mengutip kata-kata bijak yang menyatakan, bahwa “yang baik belum tentu benar dan yang benar belum tentu baik”, alhamdullilah “semuanya menjadi indah pada waktunya”; dan semboyan kita adalah “lihat ke depan, dan lakukan apa yang dipikirkan dan dirasakan rakyat”, khususnya rakyat Lampung Utara yang sama-sama kita cinta”. Terimo kaseh naya atas dukung Pemda Kabupaten Lampung Utara.
Kita juga bersyukur pada hari ini Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung berkenan hadir bersama kita disini untuk mengikuti/menyaksikan acara penyerahan sertipikat hak atas tanah melalui kegiatan legalisasi aset rutin massal (PRODA) dan sertipikat tanah instansi (aset) Pemerintah Daerah Lampung Utara.

Bapak Bupati dan Bapak Kakanwil yang kami muliakan,  ijinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini melaporkan pelaksanaan kegiatan legalisasi aset masyarakat melalui Program Daerah (PRODA) dan sertipikat tanah (aset) Pemerintah Daerah Lampung Utara sebagai berikut:

1. Percepatan legalisasi aset tanah merupakan salah satu program strategis BPN dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi, tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Sertipikat hak atas tanah sangat penting karena memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa dan dapat meningkatkan taraf perekonomian baik bagi pemegang haknya maupun bagi Daerah dan Negara secara keseluruhan. Estimasi jumlah bidang tanah yang ada di Kabupaten Lampung Utara  sebanyak 585.200 bidang; dan dari 585.200 bidang tanah tersebut yang telah berhasil disertipikatkan sejumlah 419.800 bidang (71,74%); (diatas kisaran secara nasional yakni 52% dari 85,8 juta bidang di seluruh Indonesia);
3. Menjadi kebahagian kita bersama, bahwa program percepatan legalisasi aset di Kabupaten Lampung Utara selain dilaksanakan melalui PRONA dan LINTOR yang dibiayai dengan APBN, hari ini kita dapat menyaksikan penyerahan sertipikat hak atas tanah aset masyarakat dan aset Pemerintah Daerah yang dibiayai melalui APBD;
4. Lebih lanjut dapat saya laporkan bahwa dari target 894 bidang tanah asset masyarakat, pada tahun 2014 telah dapat diselesaikan sebanyak 850 bidang sedangkan sisanya sebanyak 44 bidang akan diselesaikan pada tahun 2015 ini. Selanjutnya dari 850 bidang, yang akan diserahkan pada hari ini secara simbolis sebanyak 250 bidang dan sisanya akan diserahkan secara bertahap di kelurahan masing-masing mulai minggu depan;
5. Selanjutnya untuk sertipikat tanah instansi (aset) Pemerintah Daerah, dari target 100 bidang setelah diverifikasi yang dapat ditindaklanjuti sejumlah 68 bidang dan pada hari ini yang akan diserahkan secara simbolis sebanyak 19 bidang dan sisanya akan diserahkan secara bertahap.

Demikian laporan kami, dan selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Bupati untuk menyerahkannya secara simbolis.
Akhirul kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita semua.

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Lampung Utara

Patrick Adlay A. Ekel, A.Ptnh., M.Si.